Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Mengatur tahapan penanggulangan bencana secara menyeluruh mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca-bencana. PP ini adalah turunan dari UU No. 24 Tahun 2007.

Menjelaskan sumber pendanaan, mekanisme penyaluran, dan akuntabilitas dana yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Mengatur prosedur dan batasan kerja sama dengan lembaga internasional dalam konteks bantuan dan penanganan bencana di wilayah Indonesia.

Memberikan pedoman tentang identifikasi dan penetapan kawasan rawan bencana sebagai dasar perencanaan tata ruang dan kebijakan mitigasi.

Salah satu standar minimal yang ditetapkan adalah terkait layanan penanggulangan bencana di daerah, sebagai bagian dari pelayanan dasar.

Menyentuh aspek mitigasi bencana melalui penerapan standar bangunan tahan gempa dan zona rawan bencana.